Pontianak, Kalimantan Barat –
Berbagai persoalan yang berkaitan dengan pelayanan program BPJS Kesehatan kembali menjadi sorotan masyarakat di Kalimantan Barat. Sejumlah warga mengaku menghadapi berbagai kendala, mulai dari persoalan administrasi kepesertaan, penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), keterbatasan layanan, hingga ketersediaan obat yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pasien.
Keluhan tersebut disampaikan oleh sejumlah masyarakat yang berharap adanya pembenahan menyeluruh terhadap sistem pelayanan kesehatan, baik di tingkat pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, maupun instansi terkait.
Dalam berbagai aspirasi yang diterima, masyarakat menilai proses administrasi yang dinilai berbelit dan birokrasi yang tumpang tindih berpotensi menimbulkan dampak serius, seperti antrean pelayanan yang panjang, kendala saat proses rawat inap, keterlambatan tindakan medis, hingga munculnya persepsi adanya perlakuan yang tidak setara terhadap peserta BPJS Kesehatan.
Selain itu, masyarakat juga menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius, antara lain:
– Dugaan defisit pembiayaan yang dikhawatirkan berdampak terhadap keberlangsungan pelayanan;
– Kekhawatiran akan potensi keterlambatan pembayaran kepada fasilitas kesehatan;
– Persoalan kepesertaan dan administrasi yang dinilai masih menyulitkan sebagian masyarakat;
– Keluhan mengenai ketersediaan obat, di mana beberapa peserta mengaku harus membeli obat di luar fasilitas kesehatan karena stok yang diklaim kosong.
Menurut sejumlah pemerhati sosial, persoalan tersebut tidak dapat dipandang sebagai masalah administratif semata. Pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang dijamin oleh konstitusi, sehingga setiap hambatan pelayanan berpotensi berdampak langsung terhadap keselamatan dan kualitas hidup masyarakat.
Kondisi tersebut juga memunculkan pertanyaan publik terhadap komitmen pemerintah daerah maupun para wakil rakyat, baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif, dalam menjalankan fungsi pengawasan serta memastikan pelayanan kesehatan berjalan secara optimal.
Masyarakat berharap janji-janji peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kesehatan yang selama ini disampaikan tidak berhenti pada slogan politik, melainkan diwujudkan melalui kebijakan yang nyata, perbaikan sistem administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan pengawasan terhadap pelayanan BPJS Kesehatan di daerah.
Di sisi lain, masyarakat juga meminta agar seluruh keluhan peserta BPJS Kesehatan ditindaklanjuti secara terbuka dan profesional. Evaluasi menyeluruh dinilai perlu dilakukan terhadap mekanisme pelayanan, sistem kepesertaan, koordinasi antarinstansi, serta distribusi obat di fasilitas kesehatan agar tidak lagi menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat.
“Kesehatan bukan sekadar pelayanan administratif, melainkan hak dasar setiap warga negara. Ketika masyarakat harus berjuang menghadapi birokrasi yang rumit di tengah kondisi sakit, maka negara perlu hadir memberikan solusi nyata,” demikian salah satu aspirasi yang disampaikan masyarakat.
Masyarakat Kalimantan Barat berharap kepala daerah di seluruh kabupaten dan kota dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan pelayanan kesehatan. Mereka menilai pajak dan berbagai kewajiban yang telah dibayarkan masyarakat semestinya berbanding lurus dengan kualitas pelayanan publik yang diterima.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat tanggapan resmi dari pihak BPJS Kesehatan maupun pemerintah daerah terkait berbagai aspirasi dan keluhan tersebut. Sesuai asas keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik, media membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, dinas kesehatan, rumah sakit, maupun pihak-pihak lain yang disebutkan dalam pemberitaan ini guna memberikan penjelasan dan informasi yang berimbang.
Sumber: Aspirasi dan jeritan hati nurani masyarakat Kalimantan Barat yang disampaikan kepada redaksi
Penulis: Wirahadikusumah, S.H.
Komentar