Manado — Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat strategi diseminasi informasi publik terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui konsolidasi bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka kunjungan dinas BGN ke Diskominfo Sulut, Selasa (21/4).
Dalam pertemuan tersebut, BGN menyoroti masih maraknya informasi tidak benar atau hoaks yang beredar di ruang digital terkait pelaksanaan Program MBG di sejumlah daerah. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik apabila tidak segera diantisipasi dengan komunikasi resmi yang terstruktur dan masif.
Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN), Khairul Hidayati, menegaskan pentingnya sinergi dengan pemerintah daerah dalam memastikan informasi program tersampaikan secara akurat kepada masyarakat. “Kami melihat masih adanya informasi yang tidak sesuai fakta di lapangan. Karena itu, penguatan diseminasi informasi menjadi sangat penting agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Hida di Manado, Selasa (21/4).
Hida menambahkan bahwa BGN selama ini telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di tingkat pusat, termasuk dalam penguatan literasi publik serta pendampingan hukum apabila terjadi permasalahan dalam implementasi program di lapangan. “Kami tidak hanya fokus pada pelaksanaan program, tetapi juga memastikan ekosistem informasinya sehat dan tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat,” tambahnya.
Diskominfo Sulawesi Utara dalam kesempatan tersebut menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung penyebaran informasi Program MBG melalui kanal resmi pemerintah daerah, mulai dari media sosial, website, hingga jaringan komunikasi publik di lingkungan Pemprov Sulut. Selain itu, Diskominfo juga membuka ruang untuk distribusi materi seperti flyer, video, dan konten informasi resmi dari BGN.
“Diskominfo Sulut sangat terbuka untuk mendukung kebutuhan diseminasi informasi Program MBG. Kami siap membantu menyebarluaskan materi informasi resmi agar dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan efektif,” kata Kepala Dinas Kominfo Sulut, Zainudin Hilmi.
Dalam forum yang sama, BGN juga menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan satgas daerah, mengingat hingga saat ini Satgas MBG di Sulawesi Utara masih dalam tahap penguatan implementasi. BGN akan menindaklanjuti hal ini dengan koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong percepatan kinerja satgas MBG di daerah.
Hida menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga stabilitas informasi publik terkait program ini. “Harapan kami, seluruh daerah dapat menjadi mitra aktif dalam mendukung sosialisasi Program MBG. Dengan komunikasi yang kuat dan satu pintu informasi, kita bisa meminimalkan disinformasi di masyarakat,” pungkasnya.
Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional
(Red)
Komentar