Kubu Raya, Kalimantan Barat –
Di negeri yang konon menjunjung tinggi kepastian hukum, masyarakat berharap izin usaha bukanlah jubah ajaib yang mampu membuat setiap aktivitas berubah menjadi seolah-olah tak perlu dipertanyakan. Namun, harapan itu kembali diuji setelah aktivitas PT Gaharu Prima Lestari di Desa Gunung Tamang, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, kembali menuai sorotan publik.
Bagi warga sekitar, kisah kawasan tersebut bukan cerita baru. Mereka menyebut lokasi itu dulunya merupakan bekas area pertambangan bauksit milik PT West Borneo yang dikenal memiliki kandungan alumina cukup tinggi. Kini kawasan itu memiliki wajah berbeda, sehingga masyarakat pun bertanya, apakah perubahan itu sepenuhnya telah berjalan sesuai koridor hukum, atau justru menyisakan tanda tanya yang lebih besar daripada papan nama perusahaan di lokasi.
Dari hasil penelusuran lapangan dan informasi yang diterima tim media, muncul dugaan perlunya pemeriksaan menyeluruh terhadap legalitas kawasan, kesesuaian perizinan, hingga aktivitas operasional yang berlangsung saat ini. Sejumlah informasi bahkan mengarah pada dugaan adanya ketidaksesuaian antara izin yang dimiliki dengan aktivitas di lapangan, termasuk dugaan distribusi material menuju smelter.
Tentu saja, seluruh informasi tersebut masih berupa dugaan yang wajib diverifikasi melalui audit dan penyelidikan oleh instansi berwenang. Sebab dalam negara hukum, vonis tidak lahir dari prasangka, melainkan dari fakta dan alat bukti.
Publik juga menilai bahwa lingkungan tidak boleh menjadi korban yang suaranya tenggelam di balik deru alat berat. Warga meminta dilakukan pemeriksaan ilmiah terhadap kondisi sungai dan kawasan sekitar guna memastikan ada atau tidaknya pencemaran, sedimentasi, maupun dampak ekologis lainnya. Jangan sampai alam diminta diam hanya karena manusia sibuk menghitung keuntungan.
Apabila nantinya ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan perizinan, tata kelola kawasan, perpajakan, penerimaan negara, maupun perlindungan lingkungan hidup, masyarakat menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara serta masyarakat luas. Karena itu, audit yang transparan dinilai menjadi langkah penting agar kebenaran tidak sekadar menjadi slogan.
Masyarakat mendesak Polda Kalimantan Barat, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, serta instansi teknis terkait membentuk tim terpadu guna menelusuri seluruh dokumen perizinan, status kawasan, asal-usul material, hingga tujuan distribusinya. Harapannya sederhana, hukum hadir bukan hanya ketika masyarakat kecil melakukan kesalahan, tetapi juga ketika dugaan pelanggaran melibatkan kegiatan usaha berskala besar.
Desakan serupa juga diarahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, serta Satgas Penertiban Kawasan Hutan agar melakukan audit komprehensif apabila terdapat indikasi yang layak untuk diperiksa lebih lanjut.
Di tengah berbagai pertanyaan yang berkembang, masyarakat turut menyampaikan harapan kepada Presiden Prabowo Subianto agar memberikan perhatian terhadap penegakan hukum di sektor sumber daya alam. Menurut mereka, keadilan tidak akan kehilangan wibawa apabila diterapkan secara konsisten tanpa membedakan siapa yang diperiksa dan siapa yang memegang kepentingan.
Tim media menegaskan bahwa seluruh informasi yang dimuat dalam pemberitaan ini masih berupa dugaan yang memerlukan pembuktian melalui proses hukum dan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang. Pemberitaan ini disusun sebagai bentuk kontrol sosial serta penyampaian aspirasi masyarakat, bukan sebagai kesimpulan telah terjadinya pelanggaran hukum.
Hak Jawab dan Klarifikasi
Tim media membuka ruang seluas-luasnya kepada PT Gaharu Prima Lestari, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, kementerian terkait, maupun aparat penegak hukum untuk memberikan hak jawab, klarifikasi, atau penjelasan atas seluruh informasi yang dimuat. Pemberitaan ini disusun berdasarkan informasi dari narasumber dan hasil penelusuran lapangan dengan tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Tim Redaksi
Komentar