Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pengembangan sistem transparansi digital yang bisa memantau pelaksanaan program secara langsung. Inovasi ini menjadi bagian dari upaya BGN membangun layanan publik yang semakin terbuka, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat, khususnya orang tua peserta didik. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, pada Konferensi Pers pada Senin (27/7).
Sudaryono atau Pak Dar menyampaikan bahwa BGN tengah menyiapkan ekosistem digital yang mengintegrasikan informasi mengenai pelaksanaan MBG mulai dari sekolah penerima manfaat, menu makanan yang disajikan, hingga satuan pelayanan yang menyiapkan makanan tersebut. Sistem ini diharapkan mulai dapat diakses dalam waktu dekat oleh masyarakat.
“Kami sedang mengembangkan sistem agar masyarakat dapat terlibat dalam pengawasan pelaksanaan MBG. Orang tua nantinya dapat mengetahui sekolah mana yang menerima layanan, menu apa yang disajikan setiap hari, makanan tersebut dimasak di dapur mana, hingga siapa Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab. Transparansi ini menjadi bagian dari upaya kami membangun tata kelola yang lebih baik,” ujar Pak Dar.
Melalui portal ini, masyarakat cukup masuk ke dalam sistem menggunakan identitas peserta didik untuk memperoleh informasi secara real time mengenai pelaksanaan Program MBG. Selain informasi menu harian, portal tersebut juga akan menampilkan lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani sekolah, identitas Kepala SPPG, serta cakupan layanan yang diberikan kepada peserta didik.
Selain menghadirkan portal bagi orang tua, BGN juga mengembangkan dashboard publik yang menampilkan informasi pelaksanaan Program MBG secara lebih luas. Dashboard tersebut akan memuat data jumlah SPPG yang beroperasi, persebarannya di berbagai daerah, sekolah yang dilayani, hingga perkembangan pelaksanaan program secara nasional. Kehadiran dashboard ini diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan informasi sekaligus mempermudah masyarakat memperoleh data mengenai implementasi Program MBG.
Sudaryono menjelaskan bahwa keterbukaan informasi bukan hanya bertujuan memberikan kemudahan akses kepada masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan bersama agar kualitas layanan Program MBG terus terjaga. Menurutnya, pelaksanaan program berskala nasional memerlukan partisipasi berbagai pihak untuk memastikan setiap proses berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
“Kami ingin mengubah sistem yang sebelumnya banyak dilakukan secara manual menjadi sistem digital yang lebih mudah, transparan, dan nyaman bagi semua pihak. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu lagi bertanya secara manual karena seluruh informasi dapat diakses melalui sistem,” katanya.
Lebih lanjut, Sudaryono menegaskan bahwa sistem digital tersebut juga akan memperkuat akuntabilitas Kepala SPPG sebagai penanggung jawab operasional di setiap dapur MBG. Melalui keterbukaan informasi, masyarakat dapat mengetahui secara jelas pihak yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan layanan di setiap wilayah sehingga mendorong peningkatan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat pengawasan publik.
Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional
Komentar