Suaraupdate.com // Ketapang, Kalbar – Pelaksanaan proyek pembangunan sarana dan prasarana penunjang RSUD Pratama Sandai, Kabupaten Ketapang, menjadi sorotan setelah tim awak media bersama Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) melakukan peninjauan langsung ke lokasi pekerjaan.
Proyek milik Pemerintah Kabupaten Ketapang melalui Dinas Kesehatan, yang berlokasi di Jalan Trans Kalimantan, Desa Mutiara Jekak, Kecamatan Sandai, tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp2.532.806.000 (dua miliar lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Berdasarkan informasi papan proyek, pekerjaan tersebut menggunakan nama kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang RS Pratama, dengan Nomor Kontrak 414/RSUD.PRKA.602/2026, dan dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana CV Hafidz Hanief Perkasa.
Namun, hasil peninjauan tim di lapangan memunculkan sejumlah pertanyaan serius terkait kualitas pelaksanaan pekerjaan dan kepatuhan terhadap standar keselamatan konstruksi.
Dinding Parit Diduga Tidak Sesuai Spesifikasi
Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah kondisi konstruksi dinding parit yang terlihat relatif tipis. Selain itu, terdapat dugaan ketidaksamaan ukuran atau ketebalan antara sisi kiri dan kanan bangunan parit.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan apakah pekerjaan konstruksi telah dilaksanakan sesuai dengan gambar teknis, spesifikasi pekerjaan, serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan dalam kontrak.
Jika benar ditemukan ketidaksesuaian spesifikasi, hal tersebut tentu perlu diperiksa secara teknis oleh pihak yang berwenang, mengingat proyek ini menggunakan anggaran negara yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan.
Penerapan K3 Juga Dipertanyakan
Selain persoalan konstruksi, tim juga menyoroti penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lokasi proyek.
Saat peninjauan dilakukan, tim tidak melihat para pekerja menggunakan perlengkapan keselamatan kerja sebagaimana mestinya.
Padahal, penerapan K3 merupakan bagian penting dalam pekerjaan konstruksi untuk melindungi keselamatan para pekerja sekaligus memastikan pelaksanaan proyek berjalan sesuai ketentuan keselamatan yang berlaku.
Pertanyaannya, bagaimana pengawasan terhadap penerapan K3 dilakukan selama proyek berlangsung?
Penanggung Jawab Sebut Pekerjaan Kecolongan
Ketika dikonfirmasi mengenai dugaan ketidaksesuaian pekerjaan, seseorang yang diduga sebagai penanggung jawab proyek memberikan jawaban bahwa pekerjaan tersebut mengalami kecolongan.
Pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan baru.
Bagaimana mungkin pekerjaan yang seharusnya melalui tahapan pengawasan dan pemeriksaan teknis dapat mengalami kecolongan, khususnya menyangkut spesifikasi material maupun ukuran konstruksi?
Apakah pengawasan dari pihak pelaksana, konsultan pengawas, dan instansi terkait telah berjalan sebagaimana mestinya?
Jika memang terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan, siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi dan perbaikan?
Dinas Kesehatan dan Pihak Pengawas Diminta Turun Tangan
Atas temuan dan dugaan tersebut, tim awak media bersama LPK-RI meminta Pemerintah Kabupaten Ketapang, khususnya Dinas Kesehatan, agar tidak mengabaikan persoalan ini.
Pemeriksaan teknis secara menyeluruh perlu segera dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara hasil pekerjaan di lapangan dengan RAB, gambar perencanaan, spesifikasi teknis, serta dokumen kontrak.
Pihak kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas juga diminta memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kualitas pekerjaan dan penerapan standar K3 di lokasi proyek.
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan kekurangan volume, ketidaksesuaian spesifikasi, atau pelanggaran ketentuan keselamatan kerja, pihak terkait harus mengambil tindakan sesuai aturan dan kewenangannya.
Anggaran APBD bukan uang pribadi, melainkan uang rakyat yang penggunaannya wajib dipertanggungjawabkan.
Jangan sampai proyek pembangunan fasilitas kesehatan yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat justru menyisakan persoalan kualitas konstruksi dan dugaan lemahnya pengawasan.
Masyarakat berhak mendapatkan pembangunan yang berkualitas, aman, dan sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan.
Publik kini menunggu penjelasan resmi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dan pihak-pihak terkait.
Transparansi serta tanggung jawab dalam penggunaan uang negara tidak boleh hanya menjadi slogan.
Tim Investigasi Dan Lembaga LPK-RI Kalbar
Komentar