Suaraupdate.com,PONTIANAK,KALBAR –Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Herman Hofi, menyoroti penanganan kasus dugaan penyimpangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Kalbar oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Barat.
Ia mempertanyakan pernyataan penyidik yang menyebut perkara tersebut telah naik ke tahap penyidikan, sementara proses pengumpulan minimal dua alat bukti untuk menetapkan tersangka masih berlangsung.
Menurut Herman, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius karena peningkatan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan semestinya didasarkan pada terpenuhinya bukti permulaan yang cukup sesuai ketentuan hukum acara pidana.
“Ketika perkara sudah dinaikkan ke tahap penyidikan, tetapi penyidik masih menyatakan sedang mengumpulkan alat bukti, publik tentu perlu mendapatkan penjelasan mengenai dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan dalam peningkatan status tersebut,” ujarnya.
Herman menilai, kondisi itu berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai ketepatan prosedur dalam penanganan perkara. Sebab, tahapan penyidikan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dengan penyelidikan, termasuk terbukanya ruang bagi tindakan-tindakan hukum tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ia mengingatkan bahwa prinsip due process of law atau proses hukum yang adil harus menjadi landasan utama dalam setiap penanganan perkara pidana.
Menurutnya, peningkatan status perkara yang belum didukung konstruksi pembuktian yang memadai dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut, termasuk pejabat maupun pihak internal Bank Kalbar yang berpotensi dimintai keterangan.
“Jangan sampai muncul persepsi bahwa peningkatan status perkara dilakukan secara prematur. Penegakan hukum harus berjalan objektif, profesional, dan berdasarkan kecukupan bukti, bukan sekadar mengejar kecepatan dalam menaikkan status perkara,” tegasnya.
Perhitungan Kerugian Negara Juga Perlu Diperjelas
Selain mempertanyakan dasar peningkatan status perkara, Herman juga menyoroti pernyataan penyidik bahwa nilai kerugian negara dalam kasus KUR Bank Kalbar masih dalam proses penghitungan dan belum dapat dipublikasikan.
Menurutnya, aspek kerugian negara merupakan salah satu persoalan penting yang perlu didalami, khususnya apabila perkara tersebut dikonstruksikan sebagai dugaan tindak pidana korupsi yang mensyaratkan adanya kerugian keuangan negara.
Ia menjelaskan, dalam perkara dugaan penyimpangan penyaluran kredit, penyidik perlu menguraikan secara jelas bentuk perbuatan yang diduga melanggar hukum, pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta hubungan antara perbuatan tersebut dengan timbulnya kerugian negara.
“Kalau perhitungan kerugian negara masih berjalan, tentu perlu dijelaskan bagaimana konstruksi perkara yang sedang dibangun penyidik. Jangan sampai aspek fundamental dalam pembuktian justru belum memiliki kejelasan,” katanya.
Herman menegaskan, proses penghitungan kerugian negara memang dapat memerlukan waktu dan pendalaman oleh pihak yang berwenang. Namun, hal tersebut harus diikuti dengan penjelasan mengenai perkembangan penanganan perkara secara proporsional agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Penyidik Diminta Utamakan Ketelitian dan Kepastian Hukum
Lebih lanjut, Herman mengingatkan agar penyidik Polda Kalbar mengedepankan kehati-hatian dalam menentukan setiap tahapan penanganan perkara.
Menurutnya, penyidik harus memastikan seluruh persyaratan hukum dan kecukupan bukti terpenuhi sebelum mengambil langkah-langkah lebih lanjut. Ketergesaan dalam meningkatkan status perkara tanpa konstruksi pembuktian yang jelas justru berpotensi menimbulkan persoalan hukum pada tahap penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan.
“Lebih baik penyidik memastikan seluruh aspek pembuktian dan konstruksi hukumnya secara matang daripada terburu-buru meningkatkan status perkara, tetapi setelah itu masih harus mencari dasar pembuktian yang diperlukan,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan bahwa profesionalitas kepolisian tidak semata-mata diukur dari cepatnya suatu perkara dinaikkan ke tahap penyidikan. Lebih dari itu, profesionalitas harus tercermin dari ketepatan prosedur, kecermatan dalam mengumpulkan bukti, transparansi, serta penghormatan terhadap hak-hak setiap pihak yang diperiksa.
Herman berharap Polda Kalbar dapat memberikan penjelasan yang proporsional kepada masyarakat mengenai dasar peningkatan status kasus KUR Bank Kalbar, perkembangan pengumpulan alat bukti, serta proses penghitungan kerugian negara.
“Penegakan hukum yang profesional dan transparan harus dimulai dari ketelitian menentukan status perkara. Jangan sampai kecepatan menjadi prioritas, sementara kepastian hukum dan kecukupan pembuktian justru terabaikan,” pungkasnya.
Ia menegaskan, kritik tersebut merupakan bagian dari kontrol publik agar penanganan perkara berjalan sesuai koridor hukum, transparan, objektif, dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Editor : DM MPGI
Komentar