KETAPANG, KALIMANTAN BARAT – 10 November 2026
Konflik agraria kembali memanas di Kecamatan Sei Laur, Kabupaten Ketapang. Kali ini, dugaan aktivitas pemanenan kelapa sawit oleh pihak manajemen PT PTS di atas lahan yang dipersoalkan masyarakat adat menjadi sorotan serius.
Pada Selasa, 10 November 2026, pihak manajemen PT PTS bersama sejumlah aparat BKO diduga melakukan kegiatan pemanenan di lahan yang menurut klaim pihak keluarga berada di luar wilayah Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan. Klaim tersebut merujuk pada peta ATR/BPN Kabupaten Ketapang yang disebut menunjukkan bahwa lokasi tersebut tidak termasuk dalam wilayah HGU PT PTS.
Lahan yang menjadi objek sengketa itu diklaim sebagai tanah adat milik ahli waris Keluarga Besar Mas Ahmad. Pihak keluarga menegaskan bahwa sejak awal pembukaan perkebunan kelapa sawit, mereka tidak pernah menyerahkan maupun memberikan persetujuan atas penguasaan lahan tersebut kepada perusahaan.
APARAT BKO BERADA DI LOKASI, ADA KEPENTINGAN APA?
Kehadiran aparat BKO bersama pihak perusahaan dalam kegiatan pemanenan di tengah konflik agraria ini memunculkan pertanyaan serius.
Apa dasar penugasan aparat BKO di lokasi tersebut? Apakah kehadiran mereka semata-mata untuk menjaga keamanan dan mencegah benturan, atau justru berpotensi menimbulkan kesan bahwa perusahaan mendapatkan perlindungan dalam menjalankan aktivitas di atas lahan yang masih disengketakan?
Aparat negara seharusnya berdiri di atas kepentingan hukum, bukan menjadi pihak yang dipersepsikan membela salah satu pihak dalam konflik.
Jika memang terdapat penugasan pengamanan, publik berhak mengetahui dasar dan batas kewenangannya. Jangan sampai kehadiran aparat justru menimbulkan ketakutan bagi masyarakat yang sedang memperjuangkan hak atas tanah yang mereka klaim sebagai tanah adat.
MEDIASI SUDAH DILAKUKAN, TETAPI AKTIVITAS DIDUGA TERUS BERJALAN
Perwakilan Keluarga Besar Mas Ahmad menyampaikan bahwa mereka tidak pernah memberikan izin kepada perusahaan untuk melakukan pemanenan di atas lahan yang disengketakan.
“Kami tidak mengizinkan perusahaan panen, karena berdasarkan lahan adat kami tidak pernah diserahkan sejak awal perusahaan membuka kebun sawit itu,” ujar perwakilan keluarga.
Pihak keluarga juga mengaku telah menempuh jalur mediasi di Kantor Camat Sei Laur. Namun, hingga saat ini mereka menilai belum ada keputusan yang memberikan kejelasan atas persoalan tersebut.
Ironisnya, ketika penyelesaian konflik belum menemukan titik terang, aktivitas pemanenan justru diduga masih berlangsung.
Jika benar lokasi tersebut berada di luar HGU perusahaan, atas dasar hukum apa aktivitas pemanenan dilakukan? Siapa yang bertanggung jawab apabila nantinya terbukti terdapat penguasaan atau pemanfaatan lahan tanpa hak?
Pertanyaan-pertanyaan ini tidak boleh dibiarkan menggantung tanpa pemeriksaan dan penjelasan resmi.
KAPOLDA KALBAR DAN ATR/BPN HARUS TURUN TANGAN
Persoalan ini tidak cukup diselesaikan melalui pernyataan sepihak. Dibutuhkan pemeriksaan langsung terhadap batas HGU, dokumen perizinan, riwayat penguasaan tanah, serta dasar hukum kegiatan pemanenan yang dilakukan PT PTS.
Kapolda Kalimantan Barat diminta memeriksa dasar penempatan dan fungsi aparat BKO di lokasi sengketa, termasuk memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan ataupun tindakan yang merugikan masyarakat.
Propam juga perlu melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi bahwa aparat yang bertugas melampaui kewenangan atau tidak bersikap netral.
Sementara itu, ATR/BPN Kabupaten Ketapang harus memberikan penjelasan terbuka mengenai status bidang tanah tersebut, termasuk memastikan apakah lokasi yang dipersoalkan benar berada di luar peta HGU PT PTS.
Pemerintah Kabupaten Ketapang dan Camat Sei Laur juga tidak boleh membiarkan konflik ini berlarut-larut tanpa kepastian penyelesaian.
JANGAN BIARKAN MASYARAKAT BERJUANG SENDIRIAN
Negara tidak boleh membiarkan masyarakat menghadapi perusahaan sendirian ketika hak atas tanah yang mereka klaim masih dipersoalkan.
Apabila perusahaan memiliki dasar hukum yang kuat, tunjukkan dokumennya. Apabila masyarakat memiliki bukti hak atas tanah adat, berikan ruang untuk menguji dan menyelesaikannya melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Jangan sampai aktivitas ekonomi perusahaan berjalan terus, sementara keberatan masyarakat hanya berhenti di meja mediasi.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen PT PTS belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pemanenan di luar HGU maupun dasar keterlibatan aparat BKO di lokasi.
Publik kini menunggu jawaban: apakah hukum benar-benar menjadi panglima dalam penyelesaian konflik agraria, atau masyarakat harus terus menunggu keadilan di tengah aktivitas perusahaan yang masih berjalan?
Sumber: Ahli Waris
Penulis: Andi Kusmiran
Editor: Decky Menziano
Komentar