MEMBONGKAR CELAH DI BALIK UU BARU: BI, KEMENKEU DAN DANANTARA BISA MASUK KE BEI, SIAPA MENJAGA RAKYAT DARI RISIKO?

INVESTIGASI — OPINI REDAKSI SUARA UPDATE
PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT,_
Ada satu perubahan aturan yang mungkin terlihat sederhana di atas kertas, tetapi sesungguhnya layak dibaca dengan kacamata yang jauh lebih kritis.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan membuka kemungkinan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menjadi pemegang saham Bursa Efek. Ketentuan itu terdapat dalam Pasal 8B ayat (1).

Pasal berikutnya memberikan pagar: kepemilikan tersebut harus tetap mempertahankan independensi Bursa Efek.
Sekilas semuanya terlihat aman.
Ada aturan.
Ada pagar.
Ada kata “independensi”.
Selesai?
Belum tentu.

Justru bagi publik, di sinilah investigasi harus dimulai.
Sebab pertanyaan penting bukan hanya:
“Apakah undang-undang memperbolehkan?”
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:
“Apa yang terjadi apabila kekuasaan sebagai pemegang saham bertemu dengan kepentingan sebagai pembuat kebijakan negara?”
Dan pertanyaan berikutnya:
“Siapa yang benar-benar mampu mengawasi ketika pemiliknya adalah institusi negara?”

1. KITA HARUS MEMBEDAKAN BEI DENGAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BEI
Kesalahpahaman publik perlu diluruskan sejak awal.
UU tersebut tidak mengatakan bahwa BI, Kementerian Keuangan, dan Danantara otomatis boleh membeli saham perusahaan apa pun yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
Yang diatur adalah kemungkinan ketiga lembaga tersebut menjadi pemegang saham Bursa Efek sebagai institusi penyelenggara pasar, dalam kerangka perubahan tata kelola/demutualisasi bursa.
Ini perbedaan yang sangat penting.
Karena itu, isu sebenarnya bukan:
“Apakah uang nasabah bank akan dipakai BI untuk membeli saham?”
Tidak sesederhana itu.
Persoalan yang lebih serius justru berada pada level struktur kekuasaan dan tata kelola pasar modal.
Siapa yang mempunyai kepentingan?
Siapa yang mempunyai hak suara?
Siapa yang menentukan arah kebijakan?
Siapa yang mengawasi?
Dan siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kegagalan?

2. CELAH PERTAMA: KEPENTINGAN PEMILIK VS KEPENTINGAN PUBLIK
Sebuah pemegang saham secara alamiah mempunyai kepentingan terhadap perusahaan tempat ia memiliki saham.
Sementara negara memiliki fungsi publik.
Di sinilah muncul persoalan tata kelola.
BI memiliki mandat yang berbeda dengan Kementerian Keuangan.
Kementerian Keuangan memiliki mandat berbeda dengan Danantara.
Danantara pun mempunyai karakter sebagai institusi pengelola investasi strategis.
Ketika institusi-institusi tersebut masuk ke dalam struktur kepemilikan Bursa Efek, publik tentu berhak mengetahui:
Apa batas kepentingan mereka sebagai pemegang saham?
Jangan sampai kepentingan institusional suatu lembaga kemudian bertabrakan dengan kepentingan pasar.
Karena pasar modal hidup dari satu modal yang tidak terlihat:
kepercayaan.
Jika investor merasa bahwa pasar dapat dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, maka kepercayaan dapat terganggu bahkan sebelum terjadi pelanggaran.

3. CELAH KEDUA: KALIMAT “INDEPENDEN” HARUS DIBUKTIKAN
UU menyatakan kepemilikan tersebut harus tetap mempertahankan independensi Bursa Efek.
Bagus.
Tetapi independensi bukan sekadar tulisan.
Independensi harus mempunyai mekanisme.
Publik perlu mengetahui secara konkret:
Berapa batas kepemilikan masing-masing lembaga?
Berapa hak suara yang dimiliki?
Apakah hak suara dibatasi?
Bagaimana pengangkatan direksi dan komisaris?
Apakah pemegang saham negara dapat memengaruhi keputusan tertentu?
Bagaimana konflik kepentingan dicatat dan diumumkan?
Siapa yang mengawasi tindakan pemegang saham negara?
Apakah seluruh keputusan strategis dapat diaudit?
Bagaimana publik mendapatkan informasi mengenai transaksi dan penggunaan dana?
Kalau jawabannya belum jelas, maka kalimat “tetap mempertahankan independensi” masih membutuhkan perangkat pengaman yang lebih konkret.
Karena sejarah tata kelola mengajarkan satu hal:
Kekuasaan tanpa mekanisme pengawasan adalah undangan bagi konflik kepentingan.

4. CELAH KETIGA: SIAPA YANG MENJADI “WASIT”?
Ini pertanyaan yang paling mengganggu.
Pasar membutuhkan regulator.
Perusahaan membutuhkan pemilik.
Bursa membutuhkan tata kelola.
Investor membutuhkan perlindungan.
Tetapi ketika lembaga negara masuk ke struktur kepemilikan bursa, publik perlu mengetahui secara tegas batas antara:
pemilik, regulator, pengawas, dan pembuat kebijakan.
Jangan sampai batas itu menjadi kabur.
Karena semakin kabur batas tersebut, semakin sulit publik menentukan siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban ketika muncul persoalan.
Di sinilah OJK mempunyai posisi yang sangat penting.
UU No. 4 Tahun 2026 justru memperkuat sejumlah kewenangan OJK dalam sektor keuangan dan pasar modal.
Maka pertanyaan investigatif berikutnya menjadi:
Apakah OJK mempunyai instrumen yang cukup kuat untuk mengendalikan potensi konflik kepentingan apabila pemegang saham bursa merupakan lembaga negara yang sekaligus memiliki fungsi kebijakan publik?
Publik berhak mendapatkan jawaban.
Bukan jawaban normatif.
Jawaban operasional.

5. CELAH KEEMPAT: DANANTARA DAN RISIKO INVESTASI NEGARA
Masuknya Danantara juga harus dibaca dengan serius.
Danantara bukan investor swasta biasa.
Ia membawa mandat strategis negara.
Maka ketika Danantara mempunyai kepemilikan pada infrastruktur pasar modal, pertanyaan mengenai tata kelola menjadi semakin penting.
Publik perlu tahu:
Dari mana sumber dana investasi tersebut?
Berapa nilai investasinya?
Apa target manfaat ekonominya?
Siapa yang memutuskan investasi?
Bagaimana risiko dihitung?
Apa indikator keberhasilannya?
Bagaimana jika nilai investasinya turun?
Dan yang paling penting:
Apakah kerugian investasi akan menjadi risiko Danantara semata atau pada akhirnya mempunyai konsekuensi terhadap negara?
Kita tidak boleh buru-buru mengatakan rakyat pasti dirugikan.
Tetapi kita juga tidak boleh menunggu kerugian terjadi baru bertanya.
Pencegahan jauh lebih murah daripada penyelamatan.

6. CELAH KELIMA: JANGAN CAMPURADUKKAN DANA NASABAH DENGAN KEPEMILIKAN BEI
Di tengah isu ini, ada satu narasi yang harus diluruskan agar masyarakat tidak panik.
Kepemilikan saham Bursa Efek oleh BI, Kementerian Keuangan, atau Danantara tidak otomatis berarti dana tabungan nasabah bank akan digunakan untuk membeli saham BEI.
Dana nasabah dan kepemilikan bursa merupakan persoalan hukum dan kelembagaan yang berbeda.
Tetapi bukan berarti masyarakat tidak perlu waspada.
Risiko yang harus diawasi adalah risiko sistemik dan tata kelola.
Jika suatu saat terjadi kesalahan kebijakan, kegagalan investasi, atau gangguan serius terhadap kepercayaan pasar, dampaknya bisa menjalar melalui sistem keuangan.
Dan apabila risiko tersebut pada akhirnya memerlukan intervensi negara, maka pertanyaan tentang siapa yang menanggung beban kembali menjadi relevan.
Karena uang negara pada akhirnya bersumber dari kekuatan ekonomi negara.
Dan kekuatan ekonomi negara bersumber dari masyarakat.

7. CELAH KEENAM: KONFLIK KEPENTINGAN TIDAK HARUS BERBENTUK PELANGGARAN
Ini bagian yang sering dilupakan.
Konflik kepentingan tidak selalu berarti seseorang melakukan kejahatan.
Konflik kepentingan bisa muncul ketika seseorang atau lembaga mempunyai dua kepentingan yang berpotensi bertabrakan.
Karena itu, pengawasan tidak boleh hanya menunggu tindak pidana.
Harus ada sistem pencegahan.
Harus ada keterbukaan.
Harus ada deklarasi konflik kepentingan.
Harus ada pembatasan hak suara jika diperlukan.
Harus ada mekanisme recusal atau tidak ikut mengambil keputusan ketika terdapat benturan kepentingan.
Dan harus ada jejak keputusan yang bisa diperiksa.
Sebab:
Tidak semua masalah dimulai dari pelanggaran hukum.
Sebagian masalah dimulai dari keputusan yang secara formal legal tetapi secara tata kelola buruk.

8. CELAH KETUJUH: APAKAH INVESTOR ASING AKAN MELIHAT INI SEBAGAI KEKUATAN ATAU RISIKO?
Ini juga harus menjadi perhatian.
Indonesia membutuhkan pasar modal yang dipercaya investor domestik dan asing.
Jika struktur kepemilikan baru mampu meningkatkan transparansi dan tata kelola, maka dampaknya bisa positif.
Namun jika muncul persepsi bahwa bursa terlalu dekat dengan kepentingan politik atau kebijakan pemerintah, persepsi tersebut dapat menjadi risiko reputasi.
Pasar modal tidak hanya bergerak berdasarkan angka.
Ia bergerak berdasarkan ekspektasi.
Dan ekspektasi dibangun oleh kepercayaan.
Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa reformasi demutualisasi benar-benar meningkatkan tata kelola, sebagaimana tujuan yang dijelaskan dalam materi UU tersebut.

9. IRONISNYA: KEWENANGAN SUDAH ADA, TETAPI RENCANA BELUM TENTU ADA
Ini fakta yang juga harus dimasukkan agar investigasi tidak berubah menjadi propaganda.
Meskipun UU memberikan kemungkinan bagi Kementerian Keuangan menjadi pemegang saham BEI, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 23 Juni 2026 menyatakan belum ada rencana Kementerian Keuangan untuk mengambil saham BEI.
Artinya, publik tidak boleh menulis seolah-olah Kementerian Keuangan, BI, dan Danantara sudah pasti membeli saham BEI.
Yang benar:
UU memberikan ruang untuk itu.
Dan ruang tersebut harus diawasi sejak awal.
Justru di sinilah fungsi pers dan masyarakat sipil.
Mengawasi sebelum terjadi, bukan menangis setelah terjadi.

10. PERTANYAAN BESAR UNTUK BI
Bank Indonesia perlu menjawab secara terbuka:
Apakah BI berencana mengambil saham BEI?
Jika iya:
Berapa nilai investasinya?
Apa sumber dananya?
Apa tujuan strategisnya?
Bagaimana pemisahan fungsi antara mandat bank sentral dengan posisi sebagai pemegang saham?
Bagaimana konflik kepentingan akan dicegah?
Dan apakah BI mempunyai mekanisme khusus agar keputusan sebagai pemegang saham tidak memengaruhi independensi kebijakan moneter?
Ini bukan serangan kepada BI.
Ini adalah uji transparansi terhadap lembaga yang mempunyai posisi sangat penting dalam perekonomian negara.

11. PERTANYAAN BESAR UNTUK KEMENTERIAN KEUANGAN
Kementerian Keuangan sudah menyatakan belum memiliki rencana mengambil saham BEI saat pernyataan tersebut disampaikan.
Tetapi UU memberikan kewenangan.
Maka pertanyaan berikutnya:
Jika suatu hari berubah pikiran, apa kriterianya?
Apakah investasi tersebut harus mendapat persetujuan tertentu?
Bagaimana nilai ekonominya dihitung?
Apa indikator manfaatnya bagi negara?
Dan apakah masyarakat dapat mengakses informasi mengenai keputusan tersebut?
Jangan sampai keputusan besar baru dijelaskan setelah keputusan selesai.

12. PERTANYAAN BESAR UNTUK DANANTARA
Danantara harus bersedia membuka:
Apakah akan mengambil saham BEI?
Jika iya, berapa persen?
Apa alasan investasinya?
Apa proyeksi return?
Apa risiko terburuknya?
Siapa yang memberikan persetujuan?
Bagaimana mekanisme audit?
Dan apabila investasi tersebut merugi:
Siapa yang bertanggung jawab?
Pertanyaan tersebut bukan upaya menghambat investasi negara.
Justru sebaliknya.
Investasi negara yang sehat harus tahan terhadap pemeriksaan publik.

13. PERTANYAAN BESAR UNTUK OJK
OJK juga tidak boleh hanya menjadi penjaga setelah pertandingan berlangsung.
OJK perlu menjelaskan:
Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap pemegang saham negara?
Bagaimana konflik kepentingan ditangani?
Apakah ada pembatasan hak suara?
Bagaimana proses pengangkatan pengurus bursa?
Bagaimana transparansi transaksi dan keputusan strategis dijamin?
Dan apakah masyarakat dapat mengetahui apabila terjadi konflik kepentingan?
Karena jika independensi BEI merupakan syarat dalam UU, maka publik berhak mengetahui alat untuk memastikan independensi tersebut.

14. PERTANYAAN BESAR UNTUK DPR DAN BPK
DPR sebagai pembentuk undang-undang juga perlu menjelaskan kepada publik:
Apa alasan utama membuka pintu kepemilikan bursa bagi tiga institusi tersebut?
Apa masalah yang hendak diselesaikan?
Mengapa mekanisme tersebut diperlukan?
Apa kajian risiko konflik kepentingannya?
Dan apakah DPR akan melakukan pengawasan berkala terhadap implementasinya?
Sementara BPK harus menjadi salah satu mata publik apabila terdapat aspek pengelolaan keuangan negara yang masuk dalam ruang pemeriksaannya.
Sebab ketika aset atau kepentingan negara masuk ke dalam sebuah institusi strategis, masyarakat berhak mengetahui bagaimana pertanggungjawabannya dilakukan.

15. RAKYAT JANGAN HANYA DIBERI MANFAAT, TAPI JUGA DIBERI INFORMASI RISIKO
Selama ini masyarakat sering disuguhi kata-kata indah:
demutualisasi, modernisasi, penguatan, pendalaman pasar, efisiensi, investasi strategis.
Semua terdengar hebat.
Tetapi rakyat juga berhak mendengar kata lain:
risiko.
Karena setiap investasi mempunyai risiko.
Setiap perubahan tata kelola mempunyai risiko.
Setiap konsentrasi kekuasaan mempunyai risiko.
Dan setiap lembaga yang mengelola kepentingan publik mempunyai kewajiban transparansi.
Jangan hanya bicara keuntungan ketika semuanya berjalan baik.
Bicarakan juga:
siapa yang membayar ketika gagal.

16. KESIMPULAN INVESTIGASI: CELAH TERBESAR ADA PADA IMPLEMENTASI
UU No. 4 Tahun 2026 secara resmi dimaksudkan antara lain memperkuat pasar modal melalui demutualisasi BEI, meningkatkan tata kelola, kepercayaan investor, dan memperluas partisipasi pemangku kepentingan.
Maka kita tidak boleh langsung menuduh bahwa keterlibatan negara akan merusak pasar, Itu belum terbukti.

Tetapi kita juga tidak boleh menutup mata terhadap potensi risikonya, Celah terbesar bukan semata-mata pada kalimat undang-undangnya. Celah terbesar bisa muncul pada:
bagaimana kewenangan itu digunakan, siapa yang memperoleh pengaruh, bagaimana konflik kepentingan dikelola, seberapa transparan keputusan dibuat, dan siapa yang bertanggung jawab ketika keputusan tersebut salah.

Karena pada akhirnya masyarakat tidak membutuhkan negara yang hanya kuat sebagai pemilik. Masyarakat membutuhkan negara yang kuat sebagai pengawas dirinya sendiri. Dan publik tidak membutuhkan Bursa Efek yang hanya besar secara kapitalisasi. Publik membutuhkan bursa yang dipercaya. Sebab ketika kepercayaan hilang, investor bisa pergi.

Ketika investor pergi, pasar terguncang, sektor keuangan ikut terkena dampaknya. Dan jika akhirnya negara harus turun tangan menyelamatkan sistem, maka rakyat kembali berada di barisan paling belakang yang ikut menanggung konsekuensi.

Maka pertanyaan terakhir kami sederhana:
Jika BI, Kementerian Keuangan dan Danantara suatu hari benar-benar masuk menjadi pemegang saham Bursa Efek, siapa yang akan mengawasi mereka ketika kepentingan pemilik bertemu dengan kepentingan negara?

Dan lebih tajam lagi:
Apakah Indonesia sedang membangun pasar modal yang semakin independen, atau sedang membangun model baru di mana negara semakin dekat dengan pusat kendali pasar?
Jawabannya tidak boleh diserahkan kepada slogan.
Jawabannya harus terlihat dari aturan turunan, struktur kepemilikan, hak suara, transparansi, mekanisme pengawasan, dan keberanian negara membuka seluruh prosesnya kepada publik.

Karena dalam demokrasi ekonomi:
Rakyat bukan sekadar sumber dana negara. Rakyat adalah pemilik kepentingan yang harus dilindungi negara Dan ketika kekuasaan ekonomi semakin besar, tugas pers bukan bertepuk tangan. Tugas pers adalah bertanya, Ketika jawaban belum jelas, bertanya lagi.
Ketika celah ditemukan, membongkarnya. Dan ketika kepentingan publik berpotensi terdesak, mengawalnya sampai terang.

Suaraupdate.com//
Mengawal Informasi, Menguji Kekuasaan, Membela Kepentingan Publik.
Editor/Penulis : Decky Menziano