TOBOALI, BANGKA SELATAN — Proyek rehabilitasi jaringan irigasi di Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, senilai Rp43,08 miliar kini menghadapi sorotan serius. Belum rampung dikerjakan, sejumlah bagian dinding saluran dilaporkan mengalami keretakan. Bahkan, terdapat bagian yang terlihat berlubang dan diduga telah ditutup menggunakan lapisan acian semen.
Kondisi ini bukan persoalan sepele. Proyek yang menggunakan uang negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 semestinya dikerjakan dengan standar mutu yang ketat, pengawasan yang efektif, serta pertanggungjawaban yang jelas. Ketika keretakan mulai terlihat sebelum pekerjaan selesai, publik berhak mempertanyakan kualitas pelaksanaan dan efektivitas pengawasan di lapangan.
Anggaran Puluhan Miliar, Mengapa Keretakan Muncul Sebelum Pekerjaan Selesai?
Pantauan awak media di lokasi pada Minggu (25/10/2026) menemukan sejumlah bagian dinding saluran irigasi mengalami keretakan. Selain itu, terdapat bagian yang dilaporkan berlubang dan diduga telah ditutup menggunakan acian adukan semen.
Temuan tersebut memunculkan pertanyaan mendasar yang tidak boleh dijawab sekadar dengan alasan bahwa proyek masih dalam tahap pengerjaan.
Apa penyebab keretakan tersebut? Apakah mutu material dan metode pelaksanaan telah sesuai spesifikasi teknis? Apakah pekerjaan beton, adukan, sambungan, serta tahapan pemeliharaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan? Dan yang tidak kalah penting, apakah konsultan supervisi telah menjalankan pengawasan secara cermat sebelum persoalan ini menjadi sorotan publik?
Semua pertanyaan itu membutuhkan pemeriksaan teknis yang objektif, bukan sekadar pembelaan atau penjelasan administratif.
Keretakan yang terlihat belum otomatis membuktikan kegagalan konstruksi ataupun pelanggaran hukum. Namun, kondisi tersebut merupakan alasan kuat untuk melakukan evaluasi sebelum pekerjaan dinyatakan selesai dan diserahterimakan.
Jangan Sampai Kerusakan Hanya Ditutup, Sementara Penyebabnya Dibiarkan
Salah satu hal yang perlu diperiksa adalah bagian berlubang yang diduga telah ditutup menggunakan lapisan acian semen. Penutupan permukaan tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran, tetapi juga tidak dapat dijadikan jaminan bahwa persoalan konstruksi telah diselesaikan.
Pemeriksaan harus memastikan apakah kerusakan hanya terjadi pada lapisan permukaan atau berkaitan dengan mutu dan kekuatan konstruksi. Jika diperlukan, pengujian material maupun pemeriksaan struktur harus dilakukan oleh tenaga ahli yang kompeten.
Jangan sampai perbaikan hanya berorientasi pada tampilan luar, sedangkan penyebab keretakan tidak pernah diketahui secara pasti.
Dalam proyek pemerintah, pekerjaan yang bermasalah harus ditangani berdasarkan hasil pemeriksaan teknis dan ketentuan kontrak. Jika ditemukan bagian yang tidak memenuhi spesifikasi, penyedia jasa wajib dimintai pertanggungjawaban sesuai kewajiban kontraktual dan peraturan yang berlaku.
PT Graha Anugerah Lestari Harus Menjelaskan Kualitas Pekerjaan
Proyek dengan nilai pagu Rp43.086.980.000 ini, berdasarkan data yang dihimpun, menggunakan kontrak Nomor HK.02.01/02/KONST/E-PUR/BWS.4.7.1/2026, dengan masa pelaksanaan 270 hari kalender sejak 30 Maret 2026.
Pelaksanaan pekerjaan disebut menjadi tanggung jawab PT Graha Anugerah Lestari, sedangkan pengawasan dilakukan oleh PT Geodinamik Konsultan KSO bersama PT Jasa Perencana Nusantara.
Dengan nilai anggaran mencapai puluhan miliar rupiah, kontraktor pelaksana tidak cukup hanya menunjukkan progres fisik. Kualitas pekerjaan harus dapat dibuktikan melalui kesesuaian material, metode konstruksi, hasil pengujian, dan pemenuhan spesifikasi teknis dalam kontrak.
PT Graha Anugerah Lestari perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai penyebab keretakan yang ditemukan, langkah pemeriksaan yang telah dilakukan, serta rencana perbaikan apabila terdapat bagian yang tidak memenuhi standar.
Apabila kerusakan terbukti berkaitan dengan kesalahan pelaksanaan atau ketidaksesuaian spesifikasi, tindakan korektif dan pertanggungjawaban harus dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan.
Uang negara bukan ruang bagi pekerjaan yang sekadar terlihat selesai. Hasil konstruksi harus benar-benar memenuhi persyaratan mutu dan memberikan manfaat sebagaimana tujuan pembangunan.
Konsultan Supervisi Jangan Hanya Menjadi Pelengkap Administrasi
Sorotan berikutnya tertuju kepada konsultan supervisi, yakni PT Geodinamik Konsultan KSO bersama PT Jasa Perencana Nusantara.
Pengawasan konstruksi bukan sekadar memantau aktivitas pekerja atau mencatat persentase progres. Sesuai lingkup kontrak dan tanggung jawabnya, pengawasan harus memastikan pekerjaan dilaksanakan berdasarkan gambar, spesifikasi teknis, metode kerja, serta prosedur pengendalian mutu yang dipersyaratkan.
Karena itu, konsultan supervisi perlu menjelaskan apakah keretakan tersebut telah teridentifikasi sebelumnya, bagaimana hasil pemeriksaan mutu pekerjaan dicatat, dan tindakan apa yang telah direkomendasikan kepada kontraktor.
Jika terdapat ketidaksesuaian, perlu diketahui apakah telah diterbitkan catatan pemeriksaan, instruksi perbaikan, atau tindakan lain sesuai kewenangan dan ketentuan kontrak.
Publik membutuhkan jawaban yang konkret. Jangan sampai pekerjaan bermasalah baru dipersoalkan setelah seluruh konstruksi selesai, sementara kesempatan untuk melakukan evaluasi sejak dini justru terabaikan.
BWS Bangka Belitung Didesak Turun Langsung dan Membuka Hasil Pemeriksaan
BWS Bangka Belitung sebagai pihak terkait dalam pelaksanaan proyek ini didesak segera melakukan pemeriksaan langsung terhadap bagian-bagian saluran yang mengalami keretakan.
Pemeriksaan jangan berhenti pada peninjauan visual. Evaluasi perlu mencakup kesesuaian material, mutu campuran, ketebalan dinding, sambungan konstruksi, metode pelaksanaan, hasil pengujian, serta kesesuaian volume pekerjaan dengan dokumen kontrak apabila terdapat indikasi penyimpangan.
BWS Bangka Belitung juga perlu memastikan bahwa hasil evaluasi dituangkan dalam dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan ditindaklanjuti melalui langkah korektif yang sesuai.
Jika ditemukan pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan, penyelesaian tidak boleh hanya berorientasi pada percepatan progres atau penyelesaian administrasi. Mutu konstruksi harus menjadi prioritas sebelum pekerjaan dinyatakan selesai dan diserahterimakan.
Aparat Penegak Hukum Diminta Tidak Mengabaikan Temuan yang Perlu Diperiksa
Mengingat proyek ini menggunakan dana APBN dengan nilai lebih dari Rp43 miliar, aparat penegak hukum dan instansi pengawasan yang berwenang patut memberi perhatian terhadap setiap indikasi penyimpangan yang didukung bukti.
Pemeriksaan awal perlu mengutamakan fakta teknis dan dokumen pekerjaan. Apabila ditemukan indikasi yang beralasan, pendalaman dapat mencakup dokumen kontrak, laporan pengawasan, hasil pengujian material, catatan volume pekerjaan, pembayaran, serta proses pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan.
Jika bukti menunjukkan adanya pelanggaran administratif atau kontraktual, tindakan harus dilakukan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Apabila ditemukan bukti permulaan tindak pidana atau indikasi kerugian negara, perkara perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang berwenang.
Langkah tersebut bukan bentuk penghakiman terhadap kontraktor, konsultan, ataupun pejabat terkait. Justru pemeriksaan yang objektif diperlukan agar pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan bukti, sementara pihak yang tidak melakukan pelanggaran tidak dirugikan oleh tuduhan tanpa dasar.
Petani Jangan Sampai Menanggung Risiko Infrastruktur Bermasalah
Seorang petani Desa Rias, Surya, turut menyoroti kondisi saluran irigasi tersebut. Ia menyampaikan bahwa lahan persawahan di Daerah Irigasi (D.I.) Rias seluas sekitar 11 hektare telah ditanami padi sejak puluhan tahun lalu.
Menurutnya, pembangunan irigasi dengan anggaran puluhan miliar rupiah seharusnya memberikan manfaat nyata bagi petani, terutama untuk mendukung ketersediaan air dan keberlangsungan kegiatan pertanian.
“Proyek yang menghabiskan uang negara puluhan miliar ini berupaya mendukung keberlangsungan pertanian dan menjaga harapan para petani di tengah musim kekeringan. Kalau melihat kondisi seperti ini, nampak jauh panggang dari api,” katanya.
Surya juga menyoroti kondisi adukan semen yang menurut pengamatannya diduga belum cukup matang, keberadaan batu gunung lama pada bagian tertentu, serta adanya bagian yang dilaporkan ditutup menggunakan acian semen.
Pengamatan tersebut tetap perlu diuji melalui pemeriksaan teknis. Namun, suara petani dan temuan di lapangan tidak semestinya diabaikan. Tujuan pembangunan irigasi bukan hanya menyelesaikan proyek fisik, melainkan menyediakan infrastruktur yang berfungsi dan mendukung kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang.
Jangan sampai masyarakat yang seharusnya menerima manfaat justru menghadapi risiko akibat konstruksi yang belum teruji kualitasnya.
Usut Tuntas Berdasarkan Bukti, Buka Hasil Evaluasi kepada Publik
Persoalan proyek irigasi Desa Rias harus dijawab melalui pemeriksaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya, ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta ketentuan kontrak menjadi bagian dari kerangka yang harus diperhatikan dalam mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan.
Hingga berita ini diterbitkan, penyebab keretakan belum dapat dipastikan berdasarkan pemeriksaan teknis yang independen. Belum ada pula dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa kerusakan tersebut membuktikan tindak pidana atau kerugian negara.
Karena itulah, BWS Bangka Belitung didesak segera melakukan evaluasi menyeluruh, kontraktor diminta menjelaskan kualitas pekerjaan, dan konsultan supervisi perlu membuka penjelasan mengenai pelaksanaan pengawasannya. Instansi pengawasan serta aparat penegak hukum juga diminta menindaklanjuti apabila hasil pemeriksaan menemukan indikasi pelanggaran sesuai kewenangannya.
Hingga penerbitan berita ini, media masih berupaya memperoleh konfirmasi dari BWS Bangka Belitung, PT Graha Anugerah Lestari, PT Geodinamik Konsultan KSO, dan PT Jasa Perencana Nusantara mengenai penyebab keretakan, hasil pengawasan, serta langkah perbaikan yang akan dilakukan.
Hak jawab dan klarifikasi seluruh pihak tetap terbuka untuk menjaga keberimbangan pemberitaan.
Rp43,08 miliar bukan angka kecil. Karena itu, pengawasan tidak boleh longgar, pemeriksaan tidak boleh sekadar formalitas, dan setiap dugaan penyimpangan harus dituntaskan berdasarkan bukti.
Masyarakat tidak hanya membutuhkan saluran irigasi yang tampak selesai, tetapi juga konstruksi yang memenuhi standar, berfungsi sebagaimana mestinya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan menunggu persoalan membesar untuk mulai bertindak. Periksa sekarang, ungkap penyebabnya, perbaiki jika terbukti tidak sesuai, dan tindak setiap pelanggaran berdasarkan hukum.
Sumber: Masyarakat Desa Rias
Penulis/Editor: Decky Menziano
Komentar