KUBU RAYA, KALBAR — Ada ironi yang patut ditertawakan sekaligus disesalkan. Di negeri yang katanya hukum ketenagakerjaan dibuat untuk melindungi pekerja, masih saja muncul cerita pekerja menerima gaji tanpa slip dan tanpa rincian yang jelas.
Lalu untuk apa aturan dibuat?, Untuk dipajang atau untuk dibacakan saat seminar?, atau hanya menjadi hiasan di lemari kantor Disnaker?
Dugaan persoalan ini mencuat setelah tim investigasi awak media yang tergabung dalam Ikatan Wartawan Online (IWO) melakukan penelusuran pada Kamis (06/08/2026) terkait tenaga kerja pada vendor operasional Shopee Express (SPX) di Kabupaten Kubu Raya.
Sejumlah sopir mengaku menerima gaji tanpa slip atau rincian komponen penghasilan. Akibatnya, pekerja tidak memperoleh informasi yang terang mengenai bagaimana penghasilan mereka dihitung dan potongan apa saja yang dilakukan.
Nah, di sinilah letak masalahnya.
Pekerja bukan mesin ATM yang cukup melihat angka masuk ke rekening lalu diminta diam.
Kalau ada potongan, jelaskan.
Kalau ada tunjangan, jelaskan.
Kalau ada lembur, jelaskan.
Kalau semuanya sesuai aturan, buka dokumennya!
Jangan berlindung di balik kalimat sakti: “Sudah sesuai prosedur.”
Prosedur yang tidak bisa dijelaskan kepada pekerja justru menimbulkan pertanyaan baru.
KEPALA DISNAKER, KURSI EMPUK BUKAN ALASAN UNTUK DIAM
Kepada Kepala Disnaker Provinsi Kalimantan Barat, publik ingin melihat tindakan, bukan sekadar pernyataan.
Jangan sampai Disnaker hanya terlihat garang ketika konferensi pers, tetapi mendadak kehilangan taring ketika berhadapan dengan perusahaan atau vendor. Jangan jadi macan kertas!
Jika benar ada dugaan pelanggaran hak normatif pekerja, lakukan pemeriksaan. Turunkan pengawas, Panggil vendor, Periksa dokumen pengupahan, Cocokkan dengan kontrak kerja, Periksa potongan, Periksa lembur, Periksa pembayaran Dan yang paling penting, dengarkan pekerjanya.
Sebab pengawasan ketenagakerjaan tidak boleh berhenti di meja birokrasi.
Kalau pekerja sudah mengeluh tetapi pejabat masih menunggu laporan resmi berlapis-lapis, publik pantas bertanya:
Apakah negara baru akan bergerak setelah masalah ini viral?
PIMPINAN VENDOR, JANGAN ANGGAP PEKERJA TAK PUNYA SUARA
Untuk pimpinan vendor, jangan pernah menganggap pekerja sebagai pihak yang harus menerima apa pun yang diberikan.
Mereka bekerja, menghabiskan tenaga, membawa kendaraan, mengejar target dan mereka mempertaruhkan waktu dan keselamatan di jalan. Maka ketika menerima penghasilan, mereka berhak mengetahui apa yang mereka terima dan apa yang dipotong.
Jika semua sudah benar, sederhana saja:
Tunjukkan buktinya!
Tidak perlu marah kepada media.
Tidak perlu alergi terhadap pertanyaan.
Tidak perlu mencari siapa yang membongkar persoalan.
Jawab saja dengan dokumen dan fakta.
Karena dokumen tidak bisa berdebat, angka tidak bisa berpidato, dan bukti tidak membutuhkan pencitraan.
JANGAN SAMPAI PEKERJA KECIL YANG DIJADIKAN TUMBAL
Yang lebih memprihatinkan adalah apabila pekerja takut mempertanyakan haknya karena khawatir kontraknya tidak diperpanjang.
Kalau kondisi seperti itu sampai terjadi, maka persoalannya jauh lebih serius. Pekerja akhirnya berada dalam posisi:
Diam takut. Bertanya takut. Mengadu takut.
Lalu kepada siapa mereka harus meminta perlindungan?, Di sinilah fungsi pemerintah diuji, Disnaker bukan dekorasi pemerintahan. Pengawas ketenagakerjaan bukan sekadar nama jabatan. Dan perlindungan pekerja bukan slogan yang hanya muncul ketika Hari Buruh.
SEKARANG BOLA ADA DI TANGAN DISNAKER
Redaksi mendorong Kepala Disnaker Provinsi Kalimantan Barat untuk tidak membiarkan dugaan ini menguap begitu saja. Periksa, Verifikasi, panggil pihak terkait, buka fakta, Jika tidak terbukti, sampaikan kepada publik. Jika terbukti, tindak sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Kepada pimpinan vendor, berikan klarifikasi secara terbuka dan transparan. Sebab dalam persoalan ini, yang dipertaruhkan bukan sekadar slip gaji. Yang dipertaruhkan adalah martabat pekerja dan wibawa pengawasan pemerintah, jangan sampai nanti publik membuat kesimpulan sendiri: “Pekerja dipotong penghasilannya, Disnaker memotong perhatiannya.”
Kalau itu sampai menjadi kenyataan, maka yang perlu diperiksa bukan hanya vendor. Mungkin keberanian pengawasnya juga perlu diservis.
Sumber : https://www.rajawaliborneo.com/upah-sopir-spx-kubu-raya-diduga-di-bawah-umk-bpjs-dipertanyakan/
Penulis/Editor : Decky Menziano
DISNAKER Dinakali, Tindak Tegas Vendor SPX Nakal !!!
Komentar