KUBU RAYA, KALIMANTAN BARAT – Dugaan praktik penyalahgunaan dan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Kubu Raya kembali menjadi sorotan. Kali ini, aktivitas yang diduga berlangsung di Jalan Parit 19, Dusun Simpang Kiri, Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, memunculkan sejumlah pertanyaan serius mengenai pengawasan distribusi BBM bersubsidi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media dari sejumlah narasumber dan masyarakat setempat, terdapat dugaan aktivitas pengumpulan BBM bersubsidi dalam jumlah besar yang disebut-sebut berkaitan dengan kelompok berjuluk “9 Naga”.
Informasi tersebut tentu perlu ditindaklanjuti melalui penyelidikan aparat penegak hukum. Jika benar terjadi, praktik semacam ini bukan sekadar persoalan distribusi, melainkan berpotensi merugikan masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat BBM bersubsidi.
Nama Sejumlah Orang Disebut, Dugaan Pengelolaan Harian Perlu Ditelusuri
Sejumlah nama disebut oleh narasumber sebagai pihak yang diduga berkaitan dengan aktivitas di lokasi tersebut. Mereka antara lain Sebeni, Kukur, Robi, Arsat, Hadi, serta beberapa orang lainnya.
Namun, keterlibatan masing-masing individu belum terverifikasi secara independen dan masih membutuhkan klarifikasi serta pembuktian lebih lanjut.
Narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa aktivitas tersebut diduga berjalan secara terorganisasi dengan pembagian peran tertentu.
Bahkan, muncul pula dugaan adanya pihak-pihak tertentu yang memberikan perlindungan terhadap aktivitas tersebut. Dugaan ini menjadi salah satu aspek penting yang perlu ditelusuri aparat, termasuk memastikan apakah terdapat keterlibatan oknum yang menyalahgunakan kewenangan.
Tangki 8.000 Liter dan Harga Jual Rp18.000 Menjadi Sorotan
Informasi lain yang diterima awak media menyebutkan bahwa BBM diduga dikumpulkan hingga memenuhi kapasitas tangki truk industri sekitar 8.000 liter.
Setelah terkumpul, BBM tersebut diduga dilansir atau dipasarkan kembali melalui jalur distribusi di luar peruntukannya.
Berdasarkan keterangan narasumber, harga jual yang disebut-sebut berlaku berada di kisaran Rp18.000 per liter.
Apabila informasi tersebut benar, maka perlu dilakukan penelusuran menyeluruh mengenai asal-usul BBM, volume yang dikumpulkan, pihak pembeli, jalur distribusi, hingga keuntungan yang diperoleh dari dugaan aktivitas tersebut.
Pertanyaan mendasarnya: bagaimana BBM bersubsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat bisa diduga terkumpul dalam jumlah besar hingga mencapai kapasitas tangki industri?
SPBU 64.783.11 Ikut Disebut dalam Dugaan Jalur Pasokan
Sorotan berikutnya mengarah pada dugaan sumber pasokan BBM. Berdasarkan informasi narasumber, BBM tersebut diduga berasal dari SPBU bernomor 64.783.11 yang disebut berkaitan dengan seseorang bernama Salam alias Pincang.
Informasi ini masih memerlukan verifikasi. Belum dapat dipastikan apakah SPBU tersebut benar menjadi sumber pasokan, siapa pihak yang melakukan transaksi, maupun apakah terdapat penyimpangan dalam penyalurannya.
Karena itu, aparat penegak hukum perlu menelusuri data transaksi, catatan penyaluran, penggunaan barcode atau identitas pembeli, serta kesesuaian volume BBM yang disalurkan dengan ketentuan yang berlaku.
Jika ditemukan indikasi penyimpangan, penelusuran tidak seharusnya berhenti pada pihak yang berada di lapangan. Seluruh rantai pasokan dan pihak yang terbukti terlibat perlu diperiksa sesuai hukum.
Polda Kalbar Diminta Turun Tangan, Jangan Biarkan Dugaan Ini Menggantung
Masyarakat berharap Polda Kalimantan Barat bersama Polres Kubu Raya segera menindaklanjuti informasi tersebut melalui penyelidikan yang profesional, transparan, dan menyeluruh.
Pemeriksaan perlu mencakup lokasi yang disebutkan, dugaan penimbunan, asal pasokan BBM, aktivitas kendaraan pengangkut, hingga kemungkinan adanya pihak yang memfasilitasi atau melindungi praktik tersebut.
Publik juga menunggu kejelasan mengenai pengawasan terhadap SPBU yang disebut dalam informasi narasumber.
Jangan sampai distribusi BBM bersubsidi yang menggunakan anggaran negara justru diduga menjadi ladang keuntungan bagi pihak-pihak tertentu, sementara masyarakat kecil harus menghadapi keterbatasan pasokan dan harga yang tidak semestinya.
Jika dugaan ini tidak benar, klarifikasi resmi perlu disampaikan. Namun, jika ditemukan bukti pelanggaran, penindakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu.
Redaksi Membuka Ruang Hak Jawab dan Klarifikasi
Pemberitaan ini disusun berdasarkan informasi awal dari narasumber dan masyarakat. Seluruh dugaan yang disebutkan belum merupakan kesimpulan hukum dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Redaksi membuka ruang hak jawab, hak koreksi, dan klarifikasi kepada Sebeni, Kukur, Robi, Arsat, Hadi, pihak-pihak yang disebut tergabung dalam kelompok “9 Naga”, Salam alias Pincang, serta pengelola SPBU 64.783.11.
Redaksi juga siap memuat penjelasan dari pihak terkait sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Sumber: Awak Media dan Keterangan Masyarakat Desa Korek
Penulis/Editor: Decky Menziano





























Komentar