KAPUAS HULU, KALIMANTAN BARAT – Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang diduga menggunakan alat berat jenis ekskavator di Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu, kian memantik keresahan masyarakat. Operasi tambang yang disebut-sebut berlangsung secara leluasa ini memunculkan pertanyaan serius: di mana peran aparat penegak hukum, dan mengapa aktivitas yang diduga melanggar hukum tersebut belum terlihat mendapat penindakan tegas?
Informasi yang dihimpun dari masyarakat Selimbau menyebutkan, aktivitas PETI diduga melibatkan sejumlah pihak, termasuk nama Bustambi dan Lehom Cs yang kerap disebut warga berkaitan dengan kegiatan pertambangan ilegal tersebut. Dugaan ini tentu perlu ditelusuri dan dibuktikan oleh aparat berwenang.
Sorotan paling serius tertuju pada dugaan penggunaan alat berat dalam jumlah besar. Bustambi disebut-sebut mengoperasikan sedikitnya empat unit ekskavator untuk mengeruk material yang diduga mengandung emas. Jika informasi tersebut benar, maka aktivitas ini bukan lagi persoalan kecil, melainkan indikasi kegiatan pertambangan yang membutuhkan pengawasan dan penegakan hukum secara serius.
Empat ekskavator diduga beroperasi, kerusakan lingkungan jadi ancaman
Penggunaan ekskavator dalam aktivitas PETI berpotensi mengubah bentang alam, merusak bantaran sungai, meningkatkan sedimentasi, serta mengancam keseimbangan ekosistem dan sumber kehidupan masyarakat yang bergantung pada sungai.
Apabila kegiatan tersebut berlangsung tanpa izin dan tanpa pengawasan lingkungan, dampak kerusakannya dapat menjadi beban jangka panjang bagi masyarakat. Sementara pihak yang menikmati keuntungan dari hasil tambang, masyarakat berpotensi menanggung dampak ekologisnya.
Pertanyaannya, apakah kondisi ini sudah diketahui aparat setempat? Jika sudah, langkah konkret apa yang telah dilakukan untuk menghentikan dugaan aktivitas tersebut?
Kapolsek Selimbau disorot, jangan sampai hukum kehilangan wibawa
Masyarakat tentu berhak mempertanyakan kinerja aparat kepolisian di wilayah hukum Selimbau. Ketika dugaan aktivitas PETI menggunakan alat berat disebut terus berlangsung, publik menuntut kejelasan, bukan sekadar diam atau pembiaran.
Kapolsek Selimbau dituntut menunjukkan langkah nyata. Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa aktivitas tambang ilegal seolah bebas berjalan, sementara penegakan hukum tidak terlihat menyentuh para pelaku yang diduga berada di balik kegiatan tersebut.
Jika memang terdapat kendala dalam penindakan, hal itu harus disampaikan secara transparan. Namun, apabila aktivitas tersebut terbukti melanggar hukum, tidak boleh ada pihak yang kebal hukum, siapa pun orangnya dan sebesar apa pun modal yang dimilikinya.
Kapolres Kapuas Hulu diminta turun tangan
Sorotan ini kini diarahkan kepada Kapolres Kapuas Hulu. Pengawasan terhadap jajaran di tingkat kecamatan perlu dilakukan agar dugaan PETI di Selimbau tidak terus berlarut-larut tanpa kepastian penanganan.
Kapolres Kapuas Hulu didesak segera melakukan pengecekan lapangan, menelusuri dugaan keterlibatan Bustambi dan Lehom Cs, memverifikasi keberadaan ekskavator yang disebut beroperasi, serta mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan pelanggaran.
Penegakan hukum tidak boleh hanya tajam terhadap masyarakat kecil, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan aktivitas yang diduga memiliki modal besar dan melibatkan banyak pihak.
Masyarakat menunggu keberanian dan ketegasan aparat. Jangan biarkan dugaan tambang ilegal terus menggerus lingkungan, merusak kepercayaan publik, dan menciptakan kesan bahwa hukum dapat diabaikan di wilayah Selimbau.
Jika benar terdapat aktivitas PETI tanpa izin, siapa yang bertanggung jawab menghentikannya? Dan sampai kapan masyarakat harus menunggu tindakan nyata?
Rilisan ini disusun berdasarkan informasi masyarakat Selimbau. Nama-nama yang disebut masih sebatas dugaan dan memerlukan verifikasi. Pihak-pihak yang disebut maupun instansi terkait berhak memberikan klarifikasi dan hak jawab untuk dimuat secara proporsional.
Sumber: Masyarakat Selimbau
Penulis/Editor: Decky Menziano



























Komentar