KETAPANG, KALIMANTAN BARAT – Dugaan praktik penebangan kayu tanpa prosedur perizinan yang sah serta indikasi pelanggaran ketentuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah operasional PT Prakarsa Sumber Makmur (PSM), Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, mendapat sorotan serius dari Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI).
LPK-RI mengecam keras apabila benar terdapat aktivitas penebangan dan pemanfaatan kayu yang dilakukan tanpa memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai urusan internal perusahaan semata, sebab kegiatan pembukaan lahan dan pemanfaatan hasil hutan berkaitan langsung dengan kewajiban hukum, perlindungan lingkungan hidup, serta kepentingan negara dan masyarakat.
Berdasarkan informasi dan temuan yang dihimpun di lapangan, terdapat dugaan aktivitas penebangan kayu di area operasional PT PSM yang perlu diperiksa secara serius. Dugaan tersebut mencakup legalitas penebangan, asal-usul kayu, dokumen pengangkutan hasil hutan, serta kesesuaian kegiatan pembukaan lahan dengan perizinan dan dokumen lingkungan yang dimiliki perusahaan.
LPK-RI menilai, apabila dugaan tersebut benar, maka persoalannya bukan sekadar ketidakpatuhan administratif. Ada kemungkinan pelanggaran terhadap ketentuan kehutanan, pertambangan, dan perlindungan lingkungan hidup yang harus diuji melalui pemeriksaan resmi oleh instansi berwenang.
MUHAMMAD NAJIB: ALASAN PERMINTAAN MASYARAKAT BUKAN TAMENG UNTUK MELANGGAR HUKUM
Muhammad Najib selaku Humas LPK-RI Kalimantan Barat melontarkan kritik keras terhadap alasan pihak perusahaan yang disebut-sebut membenarkan aktivitas tersebut dengan dalih memenuhi “permintaan masyarakat”.
Menurutnya, alasan tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mengabaikan kewajiban hukum yang melekat pada perusahaan pemegang izin usaha.
“Jangan sampai perusahaan berlindung di balik nama masyarakat untuk membenarkan aktivitas yang legalitasnya justru patut dipertanyakan. Permintaan masyarakat bukanlah izin untuk menebang kayu, membuka kawasan hutan, ataupun melakukan kegiatan di luar ketentuan IUP,” tegas Muhammad Najib dalam keterangan resminya, Minggu, 22 November 2026.
Ia menegaskan, perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha berskala besar semestinya memahami bahwa setiap aktivitas pembukaan lahan harus memiliki dasar hukum yang jelas. Apabila kegiatan tersebut memang dilakukan untuk kepentingan masyarakat, perusahaan tetap wajib membuktikan legalitas kegiatan, persetujuan yang diperlukan, serta pemenuhan kewajiban lingkungan dan kehutanan.
“Jangan mengalihkan tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat. Siapa yang mengambil keputusan, siapa yang memerintahkan pekerjaan, siapa yang melakukan penebangan, dan siapa yang menerima manfaat ekonominya harus diperiksa. Jangan sampai masyarakat hanya dijadikan alasan, sementara tanggung jawab korporasi justru dihindari,” lanjutnya.
SEJUMLAH KETENTUAN UNDANG-UNDANG WAJIB DIUJI
LPK-RI menilai terdapat sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan untuk menjadi dasar pemeriksaan terhadap dugaan aktivitas tersebut.
UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah, terakhir melalui UU Nomor 6 Tahun 2023.
Ketentuan Pasal 50 mengatur larangan terhadap berbagai kegiatan yang merusak atau tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan hutan. Legalitas penebangan, penguasaan, dan pemanfaatan hasil hutan harus diperiksa berdasarkan status kawasan serta perizinan yang berlaku. Ketentuan sanksi pidananya juga perlu diuji sesuai bentuk perbuatan dan unsur pelanggarannya.
Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, tindakan illegal logging (pembalakan liar) di lahan perkebunan sawit maupun di kawasan hutan konservasi sama sekali tidak boleh dan mutlak dilarang.
Illegal logging merupakan tindak pidana berat yang melanggar hukum, apa pun alasan atau lokasinya.
Landasan Hukum Larangan
Larangan dan sanksi tegas mengenai pembalakan liar serta pengrusakan kawasan hutan diatur dalam beberapa undang-undang berikut:
• UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan: Undang-undang ini melarang keras segala bentuk pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah atau tidak memiliki izin resmi dari pejabat berwenang.
• UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (yang telah diubah melalui UU Cipta Kerja): Pasal 50 dan Pasal 78 mengatur bahwa siapa pun dilarang menebang pohon, memanen, atau memungut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin sah.
Aturan Terkait Sawit dan Kawasan Konservasi
• Larangan di Kawasan Konservasi: Hutan konservasi dan hutan lindung dilindungi penuh oleh negara untuk menjaga ekosistem. Di wilayah ini, kegiatan perkebunan kelapa sawit maupun penebangan kayu komersial ilegal 100%.
• Pembukaan Lahan Perkebunan Sawit Legal: Jika sebuah perusahaan memiliki izin sah untuk membuka kebun sawit di area yang memang diperuntukkan bagi budidaya (seperti Hutan Produksi Konversi yang telah dilepas status kebunnya), kayu yang ditebang dari proses pembersihan lahan (land clearing) harus dikelola secara legal. Kayu tersebut wajib dilaporkan dan dikenakan pajak/Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) resmi. Menebang atau menjual kayu tersebut tanpa izin tata usaha kayu tetap dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.
Sanksi Hukum
Pelaku illegal logging atau korporasi sawit yang terbukti merusak kawasan hutan dan melakukan pembalakan liar dapat dijatuhi sanksi berat berupa hukuman penjara.
Apabila ditemukan kegiatan di luar wilayah izin, penyimpangan rencana kerja, atau pengabaian kewajiban pemegang IUP, pemerintah wajib melakukan pemeriksaan dan menerapkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 151 juga mengatur kewenangan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran kewajiban pemegang izin.
UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah, terakhir melalui UU Nomor 6 Tahun 2023.
Pasal 69 mengatur larangan terhadap perbuatan yang dapat menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, termasuk kegiatan yang tidak sesuai dengan persyaratan lingkungan.
Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana lingkungan hidup, ketentuan Pasal 98 atau Pasal 99 dapat menjadi dasar penegakan hukum, bergantung pada unsur kesengajaan atau kelalaian serta akibat yang ditimbulkan.
LPK-RI menegaskan bahwa pencantuman ketentuan tersebut bukan berarti perusahaan telah terbukti melakukan tindak pidana. Namun, ketentuan tersebut merupakan dasar hukum yang relevan untuk menguji apakah kegiatan di lapangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
JANGAN HANYA MEMERIKSA DOKUMEN, PERIKSA JUGA FAKTA DI LAPANGAN
LPK-RI mendesak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, instansi kehutanan yang berwenang, serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk tidak berhenti pada pemeriksaan dokumen administratif.
Pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh, objektif, dan transparan, meliputi:
Memastikan status kawasan tempat penebangan berlangsung, apakah berada di kawasan hutan atau areal penggunaan lain.
Memeriksa legalitas penebangan, persetujuan pemanfaatan kayu, serta dokumen asal-usul dan pengangkutan kayu.
Memastikan kesesuaian aktivitas pembukaan lahan dengan batas koordinat dan dokumen perizinan IUP PT PSM.
Memeriksa dokumen lingkungan, persetujuan lingkungan, serta kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
Memeriksa dokumen rencana reklamasi, pelaksanaan reklamasi, dan jaminan reklamasi perusahaan.
Menelusuri pihak yang memberikan perintah, pelaksana kegiatan, serta pihak yang memperoleh manfaat dari aktivitas tersebut.
Jika ditemukan pelanggaran, LPK-RI meminta agar pemerintah tidak ragu menjatuhkan sanksi administratif, menghentikan kegiatan yang melanggar, serta meneruskan perkara kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan unsur pidana.
LPK-RI: JANGAN SAMPAI HUKUM TAJAM KE BAWAH, TUMPUL KE KORPORASI
Muhammad Najib kembali menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh membedakan pelaku berdasarkan besar atau kecilnya perusahaan.
“Kami meminta Polda Kalimantan Barat dan aparat penegak hukum di Kabupaten Ketapang segera menindaklanjuti informasi ini. Jangan sampai aktivitas yang berpotensi merugikan lingkungan dan kepentingan negara dibiarkan tanpa pemeriksaan yang transparan. Kalau masyarakat kecil bisa ditindak ketika melanggar aturan, maka korporasi juga harus diperlakukan sama di hadapan hukum,” tegasnya.
Menurut LPK-RI, perusahaan pemegang IUP tidak boleh menganggap izin pertambangan sebagai kewenangan tanpa batas. IUP bukan izin bebas untuk melakukan segala aktivitas di dalam suatu kawasan, apalagi jika kegiatan tersebut menyangkut pemanfaatan hasil hutan dan perubahan kondisi lingkungan.
LPK-RI juga meminta pemerintah membuka hasil pemeriksaan kepada publik agar masyarakat mengetahui apakah kegiatan perusahaan telah sesuai dengan ketentuan hukum atau justru terdapat penyimpangan yang selama ini belum ditindaklanjuti.
PERTANYAAN PUBLIK YANG HARUS DIJAWAB PT PSM
Atas persoalan ini, sejumlah pertanyaan mendasar patut dijawab secara terbuka oleh manajemen PT PSM:
Apakah seluruh aktivitas penebangan kayu telah memiliki dasar perizinan yang sah?
Apakah kayu yang ditebang telah tercatat dan dilengkapi dokumen legalitas hasil hutan?
Apakah lokasi penebangan benar-benar berada di dalam wilayah IUP dan sesuai dengan rencana kerja perusahaan?
Apakah kegiatan pembukaan lahan telah sesuai dengan persetujuan lingkungan dan kewajiban pengelolaan lingkungan?
Siapa pihak yang bertanggung jawab memberikan instruksi atas aktivitas penebangan tersebut?
“Jangan biarkan persoalan ini mengambang. Jika perusahaan merasa seluruh aktivitasnya sudah sesuai aturan, silakan buktikan melalui dokumen dan penjelasan terbuka kepada publik. Sebaliknya, jika ditemukan pelanggaran, jangan ada pihak yang dilindungi atau dikorbankan untuk menutupi tanggung jawab sebenarnya,” tutup Muhammad Najib.
LPK-RI menyatakan akan terus mengawal persoalan ini dan mendorong instansi terkait melakukan pemeriksaan secara profesional. Publik berhak mengetahui apakah kegiatan usaha yang berlangsung di wilayah Sandai telah berjalan sesuai hukum dan tidak mengorbankan kelestarian lingkungan.
Catatan Redaksi: Hingga berita ini disusun, dugaan pelanggaran tersebut masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan instansi berwenang. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada manajemen PT Prakarsa Sumber Makmur (PSM) maupun pihak-pihak terkait sesuai ketentuan Undang-Undang Pers.
Sumber: Humas LPK-RI
Penulis/Editor: Decky Menziano





























Komentar