Gedung Parkir Rp19 Miliar: Rakyat Butuh Jalan, Pemerintah Membangun Tempat Parkir

Kalimantan Barat_,
Seolah ada ironi yang terus dipertontonkan kepada rakyat. Ketika warga di pelosok masih berjibaku dengan jalan berlumpur, jembatan reyot, dan akses transportasi yang memutus harapan, negara justru mampu menggelontorkan hampir Rp19 miliar untuk membangun sebuah gedung parkir.

Berdasarkan data resmi LPSE Provinsi Kalimantan Barat, proyek Pembangunan Gedung Parkir Kejaksaan Tinggi Kalbar dengan kode lelang 10154150000 memiliki pagu anggaran sebesar Rp19.099.920.000 dengan HPS sekitar Rp19,1 miliar. Angka yang bukan sekadar besar, tetapi cukup untuk membuat publik mengernyitkan dahi dan bertanya: di mana sebenarnya letak skala prioritas pembangunan?

Rakyat tentu tidak mempersoalkan jika sebuah institusi membutuhkan fasilitas yang memadai. Namun ketika nilai anggarannya mencapai puluhan miliar rupiah, sementara ribuan warga di pedalaman masih menunggu jalan yang layak agar anak-anak bisa bersekolah dan hasil panen bisa dibawa ke pasar, kritik menjadi sesuatu yang wajar.

Jangan sampai pembangunan akhirnya hanya terlihat megah di pusat kota, sementara masyarakat di pinggiran terus dipaksa berdamai dengan lumpur, debu, dan keterisolasian. Gedung boleh berdiri tinggi, tetapi jika rasa keadilan masyarakat semakin runtuh, maka pembangunan kehilangan makna.

Yang dibutuhkan rakyat hari ini bukan simbol kemegahan, melainkan bukti keberpihakan. Jalan desa yang layak jauh lebih berarti bagi kehidupan masyarakat dibandingkan bangunan megah yang manfaatnya hanya dirasakan segelintir pihak.

Sudah saatnya setiap rupiah uang rakyat dipertanggungjawabkan bukan hanya melalui dokumen administrasi, tetapi juga melalui ukuran manfaat bagi masyarakat luas. Sebab dalam situasi ekonomi yang masih menuntut efisiensi dan pemerataan, publik akan selalu bertanya: mengapa fasilitas parkir dapat menjadi prioritas bernilai Rp19 miliar, sementara masih banyak desa yang bahkan belum memiliki akses jalan yang layak?

Jika pemerintah ingin membangun kepercayaan publik, maka yang harus dibangun terlebih dahulu bukan sekadar gedung, melainkan keyakinan bahwa anggaran negara benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat. Sebab rakyat tidak membutuhkan monumen kemewahan. Rakyat membutuhkan keadilan dalam menentukan prioritas pembangunan.

Sumber : Opini Publik
Penulis/Editor : Decky Menziano