MEMPAWAH_Keputusan Pengadilan Negeri Mempawah yang mengalihkan status penahanan Edy Chow menjadi tahanan kota bukan sekadar keputusan prosedural. Di mata publik, kebijakan tersebut telah berkembang menjadi ujian bagi kredibilitas lembaga peradilan di tengah krisis kepercayaan terhadap penegakan hukum.
Tidak ada yang dapat mengintervensi independensi hakim. Kewenangan untuk menetapkan atau mengalihkan status penahanan memang diberikan oleh hukum. Namun, independensi bukan berarti kebal dari kritik publik. Setiap putusan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas harus mampu menjawab rasa keadilan sekaligus menjaga kepercayaan terhadap lembaga peradilan.
Di tengah masih kuatnya persepsi bahwa hukum kerap lebih keras kepada masyarakat kecil dibanding mereka yang memiliki kekuatan ekonomi, jabatan, atau pengaruh, keputusan semacam ini mudah memunculkan pertanyaan. Bukan karena publik menolak kewenangan hakim, melainkan karena masyarakat menginginkan adanya transparansi mengenai dasar pertimbangan hukum yang melandasi keputusan tersebut.
Opini yang berkembang di ruang publik kemudian mengarah pada satu pertanyaan mendasar: apakah seluruh pertimbangan hukum telah disampaikan secara memadai sehingga masyarakat dapat memahami alasan pengalihan penahanan itu? Ketika penjelasan tidak tersampaikan dengan baik, ruang spekulasi akan semakin terbuka. Karena itu, transparansi menjadi bagian penting dalam menjaga legitimasi putusan pengadilan.
Lembaga peradilan perlu menyadari bahwa kepercayaan publik dibangun bukan hanya melalui putusan yang sah secara hukum, tetapi juga melalui proses yang dipandang adil, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam negara hukum, keadilan harus dapat dilihat dan dipahami oleh masyarakat, bukan hanya dinyatakan dalam amar putusan.
Pada akhirnya, perkara ini bukan semata tentang Edy Chow. Yang sedang dipertaruhkan adalah keyakinan masyarakat bahwa hukum benar-benar diterapkan secara setara kepada setiap orang. Semakin besar perhatian publik terhadap suatu perkara, semakin besar pula tanggung jawab setiap institusi penegak hukum untuk menunjukkan bahwa setiap keputusan lahir dari pertimbangan hukum yang objektif, bukan dari persepsi ataupun kepentingan di luar hukum.
Kepercayaan publik adalah modal utama peradilan. Sekali kepercayaan itu terkikis, membangunnya kembali akan jauh lebih sulit daripada mempertahankannya.
Sumber : Opini Publik
Penulis/editor : Decky Menziano
Tahanan Kota untuk Edy Chow: Ketika Keputusan Hakim Menguji Kepercayaan Publik
Komentar